Istana Benarkan Gibran Ajukan Mundur sebagai Wakil Presiden ke Prabowo

Bandung, OzMedia

Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Memang ada pertemuan pada pagi hari ini antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Presiden. Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih duasetengah jam,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan itu Gibran menyatakan akan mengundurkan diri untuk menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antaranya dalam pembicaraan itu, memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ucapnya.

Mensesneg menyebut Prabowo tidak menolak niat tersebut dan memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.

Niat mundur ini tidak muncul begitu saja. Ia datang setelah dua putusan lembaga peradilan yang menyoroti dokumen pendidikan Gibran.

Polemik tersebut bermula dari dokumen yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Putusan itu menguatkan putusan MK sebelumnya, yang tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA atas nama Gibran di Singapura dan Australia.

Gibran sempat menanggapi putusan MK pada 7 Oktober. Ia menyatakan tidak mungkin bisa kuliah jika tidak lulus SMA, dan menyebut telah menempuh pendidikan S1 di Singapura.

Setelah putusan itu keluar, persoalan ijazah Gibran merambat ke ranah politikdi parlemen. Sebanyak 50 anggota dari enam fraksi DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menurut UU MD3. Hak tersebut antara lain dapat digunakan terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk jika dinilai tidak lagi memenuhi syarat.

Sebelumnya, pimpinan DPR menyatakan masih menunggu pembukaan masa sidang karena DPR sedang reses hingga 8 November. Pernyataan Istana tentang niat Gibran itu pun muncul bertepatan dengan dimulainya masa sidang.

Tekanan juga datang dari luar gedung parlemen. Pada hari yang sama, massa menggelar aksi di depan Gedung DPR dan menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pemakzulan Gibran. Aksi serupa dilaporkan terjadi di depan DPRD Jawa Timur. (OZMEDIA/CN)

sumber : Kompas.com